44 Tahun "Kompas"

Oleh St Sularto

Empat puluh empat tahun bukanlah usia panjang untuk eksistensi sebuah surat kabar. Dibandingkan usia negara Indonesia yang sudah lebih dari 65 tahun, selama 44 tahun Kompas menjadi saksi sejarah pemerintahan Soekarno, Soeharto, Baharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sesuai dengan penggugatan- penggugatannya, Kompas ikut serta membentuk sosok kehidupan negara-bangsa Indonesia, sebaliknya Kompas dibentuk oleh perkembangan masyarakatnya. Kompas menjadi bagian utuh dari bangsa-negara Indonesia. Berlakulah adagium medium is the message (McLuhan), media itu bagian dari masyarakat.

Era reformasi sejak 1998 mengakibatkan antara lain loncatan besar dalam praksis demokrasi di Indonesia. Setelah 32 tahun berada dalam kekuasaan pemerintahan represif, suasana yang berkembang kini adalah serba antitesis, serba berkebalikan dari sebelumnya. Serba boleh, serba tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kebablasan.

Pemilu presiden secara langsung yang antara lain didahului debat merupakan pengalaman baru.

Dua contoh di atas menunjukkan bangsa ini masih perlu belajar menjadi sebuah negara yang demokratis dan bebas korupsi. Demokrasi seperti digagas pemikir-pemikir besar adalah memberi dan menerima, tidak serba memutlakkan, bukan juga terbatas pada demokrasi politik, tetapi juga di bidang pemenuhan hak-hak dasar.

Kesaksian Kompas seolah-olah membenarkan adagium-adagium klasik selama ini. Kekuasaan cenderung korup. Jabatan selain membawa kenikmatan juga tanggung jawab. Demokrasi bukan kata benda, tetapi kata kerja. Keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak perlu terus diperjuangkan. Kecenderungan komunalisme menuju kebersamaan merupakan perjuangan tidak kenal lelah.

Keberhasilan tugas Kompas sebagai lembaga yang mencoba ikut mencerahkan kehidupan masyarakat terjadi berkat sumbangan berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya ulang tahun juga dimanfaatkan sebagai kesempatan berterima kasih. Mengucap syukur dan berterima kasih, selain berdimensi sosial, juga transenden atas penyelenggaraan-Nya.

Kita apresiasi upaya yang sudah dilakukan KPK dengan segala plus-minusnya. Eksistensi lembaga ini relatif ada hasil, setidak-tidaknya mengerem nafsu memanfaatkan keadaan karut-marut sebagai saatnya bancakan uang.

Kompas harus senantiasa berubah. Perubahan yang melekat erat dengan jati diri media dialami juga oleh industri-industri media cetak lain. Ketika puluhan, bahkan ratusan, tahun perusahaan pers menikmati bentuk single media, media cetak sebagai satu-satunya, hegemoni itu digoyang dan diancam dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang memaksa single media berubah jadi multimedia, merambah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha media, mulai dari bentuk media cetak kertas hingga proses sebelum dan sesudahnya. Pernyataan McLuhan barangkali bisa dikembangkan menjadi technology is the message karena teknologi komunikasi yang menghasilkan media baru. Kemajuan teknologi melahirkan media baru, yakni media digital yang mengatasi ruang dan waktu (Jakob Oetama: 2000).

Media cetak awalnya merasa terancam sehingga pernyataan Philip Meyer tahun 2005 bahwa media cetak akan mati tahun 2042 menjadi cambuk agar media cetak tidak bersikukuh dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Rupert Murdoch, yang kemudian diamini Noam Chomsky, menukasnya. ”Tidak akan terjadi asal..... Hentikan arogansi media cetak, berikan perhatian pada kebutuhan masyarakat khususnya anak muda.”

Peringatan Meyer, Murdoch, dan Chomsky ibarat adrenalin. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah komplementer dalam upaya semakin memaksimalkan misi utama media, mencerahkan kehidupan masyarakat.

Yang perlu diubah adalah cara bekerja taken for granted. Business as usual perlu dibesut menjadi semangat kerja menang perang dan menjadi yang pertama.

Jurnalisme masa depan adalah jurnalisme multiple media. Dalam berbagai pertemuan di luar, di mana bertemu tokoh-tokoh besar industri media dunia, terkesan awalnya ada suasana panik. Tetapi, dalam pertemuan-pertemuan tahun berikutnya ada terobosan tidak saja dalam cara memberikan kontribusi bisnis, tetapi juga kontribusi ideal.

Cara bermedia harus berubah. Periodisitas yang menjadi milik dan ciri khas media cetak perlu diterobos lewat kedalaman dan kekhasan peliputan. News bukan laporan kejadian, tetapi breaking news in the making, yang sekarang dimakan media elektronik, apalagi media digital, dalam media cetak harus dikonstruksi dengan kedalaman, kelengkapan, mendudukkan soal dan pengayaan nuansa.

Dengan demikian, pengakuan suci (pistis formull) media elektronik dan digital komplementer dengan media cetak diterjemahkan dalam praksis bermedia sekarang dan ke depan.

Terjalin hubungan simbiosis mutualistis di antara mereka. Dikenalkan kemudian MMM Strategy atau Strategi 3 M. Strategi yang dikembangkan merupakan upaya sinergik media cetak, media elektronik, dan digital. Materinya, pertama, multimedia berupaya mempresentasikan informasi lewat teks, gambar, grafik, video, animasi, dan audio berkembang menjadi bentuk kedua, multichannel, yakni memaksimalkan kelebihan teknologi informasi untuk menjangkau khalayak lebih lus dengan berbagai sambungan/kanal yang bisa mendistribusikan informasi secara fisik dan nonfisik. Dan, strategi ketiga, multiplatform, berupa berbagai sarana atau alat untuk mengonsumsi informasi, seperti kertas, TV, komputer, dan ponsel.

Bagaimana dengan Kompas? Yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan adalah implementasi Strategi 3 M sehingga bisa mengubah ancaman yang datang dari teknikal dan sosiokultural menjadi peluang, berikutnya bagaimana implikasi organisasi dan teknologi dimanfaatkan semakin maksimal untuk tujuan utama, yakni sarana demokratisasi di segala bidang, utamanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang asasi—tentu dengan kemampuan dan kesempatan yang ada, tidak dilepaskan dari visi dan misi sejak awal kelahiran hari pertama, 28 Juni 1965.

Tidak kalah penting adalah kesiapan melakukan perubahan dan kesiapan masuk dalam strategi survival, terutama tidak dalam arti kecemasan stagnasi oplah dan stagnasi bisnis, tetapi terhadap benturan-benturan tidak komplementer yang bisa terjadi karena nafsu bisnis menomorduakan idealisme.

Payung sekaligus batu penjuru atas semua upaya, jungkir balik dan jatuh bangun itu adalah visi misi humanisme transendental, humanisme yang imani—yang dalam perwujudannya harus selalu disegarkan berhadapan dengan perubahan dunia yang serba cepat, membingungkan, membuat terkaget-kaget.

Cita-cita Indonesia Mini yang dicetuskan sejak awal terus diperkaya, disesuaikan dengan perubahan-perubahan, diharapkan semakin intensif berkat hadirnya teknologi informasi dengan Strategi 3 M. Selain bersyukur dan berterima kasih, ulang tahun juga menjadi pertanggungjawaban publik. Dirgahayu Kompas!

Sumber DI SINI

Read More...

MUHAMMAD JUSUF KALLA

Oleh Suhartono/Kompas

Setelah resmi menjadi calon presiden, Muhammad Jusuf Kalla mengaku sering ditanya banyak orang di sejumlah tempat.

Pak JK, Anda ini sudah kaya, tetapi Anda masih ingin menjadi presiden. Apa ingin lebih kaya lagi? Lalu, apa yang dicari?” Itulah cerita yang diungkapkan Kalla saat berkampanye dialogis di Pekanbaru, Riau, pertengahan Juni.

Lebih Jauh Mengenal

Capres-Cawapres RI 2009

Baca juga:

• SANG SAUDAGAR DI PENTAS POLITIK
• Dari Pengusaha Realistis Menuju Pemimpin
• MENUJU PERTEMPURAN KEDUA
• INGIN MEMBERIKAN YANG TERBAIK
• PERPADUAN PROGRESIVITAS DAN LOYALITAS
• PENGAWAL SETIA
• MENANG-KALAH DIPERHITUNGKAN
• DUKUNGAN PEMILIH MAPAN BAGI JUSUF KALLA-WIRANTO

Kalla kemudian menjawab sendiri, ”Tidak. Saya sudah cukup mampu untuk tidak mengambil apa pun kekayaan dari negeri ini. Bersama Pak Wiranto (calon wakil presiden dari Partai Hanura ), saya tidak mencari keuntungan apa-apa. Saya hanya mau bekerja, mencari kemuliaan dan kehormatan rakyat. Bukan kemuliaan dan kehormatan saya. Saya tidak mau meninggalkan bangsa yang kurang kehormatannya karena kurang mandiri di bidang ekonomi.”

Kalla memang masuk dalam kelompok yang secara ekonomi mampu dan kaya dengan harta benda. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, kekayaan Kalla yang dilaporkan pada 31 Mei 2007 tercatat sebesar Rp 253,912 miliar dan 14.928 dollar AS.

Namun, kekayaan yang dimilikinya itu menurut dia bukan yang diperoleh sejak menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 20 Oktober 2004. Bahkan, juga bukan sejak ia menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Bulog pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Laki-laki kelahiran Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, itu tercatat tumbuh menjadi saudagar atau pengusaha yang cukup disegani pada periode 1970-1997. Awalnya, ia meneruskan usaha dagang keluarganya, yaitu NV Haji Kalla Trading Company, selepas kuliah pada tahun 1967.

Semula, NV Haji Kalla hanya menjual komoditas kebutuhan sehari-hari dan material bangunan. Namun, di bawah pimpinannya, NV Haji Kalla menjadi pemasok kendaraan roda empat di Indonesia bagian timur.

Ia juga ”menyulap” perusahaan keluarganya yang terus merugi dengan menciptakan laba dengan berbagai usaha baru.

Sejumlah diversifikasi usaha ditempuhnya dengan berbagai cara dan kiat usaha. Dalam catatan Kompas, dari berdagang mobil merek Toyota beralih ke dunia jasa kontraktor pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan.

Melalui PT Bumi Karsa, Kalla kemudian membangun Bandara Hasanuddin, Ujung Pandang, yang lama. Selanjutnya, ia juga ikut membangun sejumlah bandara lainnya di Indonesia timur. Perusahaannya juga membuat koridor Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Di bawah kepemimpinannya, NV Kalla yang berubah menjadi Grup Kalla terus melebarkan sayap. Dari PT Bukaka Agro, yang bergerak di bidang produksi pakan ternak dan udang, sampai PT Bukaka Meat, perusahaan pengelola industri daging dan ikan. Dari situ, ia mengepakkan sayap ke Jawa, mendirikan PT Bukaka Teknik Utama di Cileungsi, yang memproduksi ”belalai” penumpang untuk Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan PT Cahaya Bone, yang dikembangkannya, Kalla juga mengelola angkutan darat dan transportasi laut. Sementara itu, PT Bukaka Lintastama, anak perusahaan lainnya, secara khusus difokuskan untuk mengoperasikan kapal-kapal feri. Waktu itu, bendera perusahaan pelayarannya, PT Kalla Lines, melayani angkutan penumpang serta angkutan hewan dan barang.

Bisnis keluarga

Kiprah bisnis ayah lima anak itu juga terus berkembang. Hingga akhirnya ia memiliki juga saham di PT Bone, Soppeng, dan Waji (Bosowa Group) yang bergerak di bidang pabrik semen, konstruksi, dan otomotif. Perusahaan ini akhirnya dipegang adik iparnya, Aksa Mahmud, yang tercatat sebagai Wakil Ketua MPR.

Adapun soal bisnis keluarganya, masih di acara kampanye dialogis di Pekanbaru itu, Kalla berkomentar, ”Ada lagi yang mempertanyakan saya, yang punya latar belakang seorang pengusaha. Saya tegaskan, saya ini sudah menjadi pengusaha puluhan tahun. Sama seperti saudara-saudara saya. Akan tetapi, saya ini, sejak menjadi menteri, bukan lagi seorang pengusaha.” Kini, usaha Kalla diteruskan oleh adik-adik, anak-anak, dan keponakannya.

Sebagai pengusaha besar, Ketua Umum Partai Golkar dan juga Wapres RI, apa yang dicapai Kalla telah melebihi almarhum ayahandanya, Haji Kalla, yang hanya seorang pengusaha dan bendahara ”seumur hidup” Nadhlatul Ulama Cabang Makassar.

Pada usianya yang lewat 67 tahun, niat Kalla meraih puncak tertinggi kursi kekuasaan Presiden RI menjadi pertanyaan. Seperti pertanyaan yang muncul saat dialog dengan 1.000 pengusaha di sebuah hotel di Jakarta, ”Bapak, kan, sudah tua. Usianya sudah 67 tahun. Sudah menjadi pengusaha terkenal. Untuk apa menjadi presiden? Sekarang, kan, Bapak bisa hidup santai, bangun siang seperti saya?” tanya seorang pengusaha.

Kalla lalu menjawab, ”Usia itu bukan jaminan untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Usia itu ukurannya hanya dengan kemampuan. Masih bisa tidak melakukan pekerjaan. Kalau saya, sehari saja bisa melakukan 12 kegiatan di tempat berbeda. Sekarang ini baru sembilan kegiatan,” papar Kalla terkekeh. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 21.00 WIB, sementara ia masih ada acara dialog di sebuah stasiun televisi swasta.

Rebut kesempatan

Sejak ia menjadi wapres, Kalla memang sering dijuluki the real president. Kalla dikenal bukan hanya memiliki gagasan sejumlah program pembangunan, tetapi juga memutuskan, menjalankan, dan ikut mengawasinya. Sebut saja seperti program bantuan langsung tunai; program konversi minyak tanah menjadi elpiji; percepatan pembangunan infrastruktur listrik 10.000 megawatt; pembangunan jalan tol, bandar udara internasional, dan pelabuhan; serta peningkatan produksi pertanian.

Semuanya itu dilakukan karena Kalla mengaku tak mau kehilangan kesempatan melakukan percepatan pembangunan. ”Kalau kesempatan pembangunan itu tidak diambil, kesempatan itu hilang diambil negara lain,” ujar Kalla dalam beberapa kali kampanye dialogis sebagai calon presiden di sejumlah tempat.

Ia mengaku gemas apabila hal yang penting bagi rakyat lambat diputuskan. ”Jangan takut dengan risiko apa pun kalau mengambil keputusan demi rakyat. Percayalah, tidak akan salah. Kalaupun salah, ya kita perbaiki asal jangan berbuat korupsi dan menyalahi aturan,” kata Kalla dalam beberapa kali kesempatan.

Bahkan, lanjut Kalla, jika ada peraturan yang dianggap bisa menghambat sebuah kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat, bisa saja ketentuan tersebut diubah.

Ia juga pernah berpidato dalam acara di Istana Wapres, ”Saya tidak bisa menerima penjelasan jika ada direktur jenderal, yang rapat dengan saya, hanya bisa mengatakan, ’Kebijakan yang Bapak sampaikan itu tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan aturan’. Itu bukan jawaban. Saya suka jika ia menjawab, ’Kebijakan itu bisa dijalankan, tetapi harus ada langkah pemerintah untuk melakukan terobosan, seperti mengubah ketentuan’. Itu namanya pemerintah.”

Bersamaan dengan karier bisnisnya, Kalla juga terjun di bidang politik praktis. Karier politiknya dimulai saat ia menjadi Sekretaris Bersama Golkar di Makassar sampai akhirnya menjadi anggota utusan daerah di MPR. Modalnya adalah pengalaman sejak mahasiswa, yaitu menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan Ketua HMI Cabang Makassar.

Ia tercatat pernah mengikuti konvensi Partai Golkar untuk menjadi calon presiden, tetapi kemudian mundur. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta menjadi calon presiden, Kalla ditawari menjadi calon wapres Yudhoyono untuk maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wapres 2004. ”Waktu itu Kalla setuju asalkan ia tidak sekadar menjadi ’ban serep’,” ungkap teman masa kecil Kalla, Moh Abduh.

Akankah kali ini ia mampu mengulang sejarah menang menjadi Presiden RI 2009-2014 bersama Wiranto? Jika ia berhasil, lengkaplah sudah predikat yang akan disandangnya: pengusaha sukses, politikus, sesepuh orang Bugis, Makassar, dan juga seorang pemimpin bangsa. Jika tidak?*

Sumber: Kompas

Read More...

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Oleh Wisnu Nugroho/Kompas

Di antara tiga calon presiden yang maju bertarung dalam Pemilu Presiden 2009, Susilo Bambang Yudhoyono adalah contoh kegigihan anak desa tanpa modal nama besar keluarga meraih mimpinya.

Muhammad Jusuf Kalla menyandang nama besar ayahnya, Hadji Kalla, saudagar sukses. Megawati Soekarnoputri menyandang nama besar ayahnya, Soekarno, Presiden RI pertama.

Nasib baik selalu menyertai Yudhoyono, setidaknya sampai Pemilu Presiden 2004 putaran kedua. Berangkat meninggalkan Desa Tremas, Pacitan, Jawa Timur, setelah kedua orangtuanya bercerai, Yudhoyono menapaki jalan hidupnya dan menyusun mimpinya.

Baca juga

• JENDERAL AKADEMIS DI PANGGUNG POLITIK
• YUDHOYONO: Berjuang Menjadi Pahlawan
• SANG GURU MENUJU TITIAN BARU
• SBY INGIN BANGSA MAKIN RASIONAL
• Paduan Kehatian-hatian dan Kecermatan yang Menonjol
• BOEDIONO TERPANGGIL MENERTIBKAN DUNIA
• BOEDIONO: INI BAGIAN AKHIR DARI MASA SAYA
• MENAKAR CAKUPAN PEMILIH SBY-BOEDIONO

Nyaris sendiri, anak tunggal ini menyongsong mimpinya keluar dari Pacitan yang gersang dan terpencil. Seperti ayahnya, Soekotjo, seorang tentara, Yudhoyono bercita-cita menjadi tentara. Karena terlambat mendaftar, Yudhoyono ”terasing” nyaris dua tahun sebelum masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Lulus dari Sekolah Menengah Atas 1 Pacitan tahun 1968, Yudhoyono pergi ke Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Yudhoyono diterima sebagai mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS). Tak sampai setahun di ITS, Yudhoyono ke Malang, Jawa Timur, masuk pendidikan guru sekolah lanjutan pertama.

Sambil menempuh pendidikan guru, Yudhoyono menyiapkan diri masuk Akabri. Cita-cita masa kecilnya menjadi tentara terus memanggil. Dari Malang, cita-cita menjadi tentara itu dirintis dan dibukakan pintunya di Bandung, Jawa Barat. Setelah dinyatakan lulus ujian akhir penerimaan di Bandung, Yudhoyono menuju Megelang, Jawa Tengah.

Berawal dari Magelang

Dari Magelang yang sejuk dan tenang, jalan hidup Yudhoyono ditata. Dengan latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja, Yudhoyono justru memiliki motivasi ganda di antara temannya yang punya ”nama keluarga”. Yudhoyono masuk Akabri satu angkatan dengan Prabowo Subianto, Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Yudi M Yusuf.

Pada akhir tahun pendidikannya di Akabri, Yudhoyono, yang dijuluki Jerapah karena postur tubuhnya, mendapat dua anugerah. Pertama, predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan mendapat lencana Adhi Makayasa. Presiden Soeharto yang menyematkan lencana itu di dada Yudhoyono. Kedua, Kristiani Herawati yang tersemat erat di dadanya sampai kini.

Saat pertemuan pertama di Magelang, Kristiani adalah putri Gubernur Akabri Mayjen Sarwo Edhie Wibowo. Sebagai Komandan Divisi Korps Taruna, Yudhoyono melapor kepada Gubernur Akabri. Saat laporan diberikan, Kristiani tengah berlibur di Magelang.

Tersematnya dua lencana di dada, yaitu Adhi Makayasa dan Kristiani, dikabarkan kepada orangtuanya yang telah berpisah. Soekotjo, Komandan Komando Rayon Militer Pacitan berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu), terperangah.

Strata sosial yang jauh berbeda antara Yudhoyono dan Kristiani membuat Soekotjo menilai anaknya salah bergaul. Namun, Yudhoyono yang telah melabuhkan hatinya kepada Kristiani mampu meyakinkan ayahnya. Hubungan Yudhoyono dengan Kristiani tak terkendala karena ”lampu hijau” juga telah diberikan Ny Sarwo Edhie, penentu utama.

Kendala satu-satunya untuk meresmikan hubungan Yudhoyono dan Kristiani adalah jarak. Yudhoyono bersiap-siap dan berangkat ke Amerika Serikat untuk pendidikan Airborne dan Ranger. Sementara Kristiani ikut Sarwo Edhie yang ditugaskan sebagai Duta Besar RI di Korea Selatan. Yudhoyono dan Kristiani kemudian dinikahkan pada 30 Juli 1976.

Dua putri Sarwo Edhie juga dinikahkan bersama-sama. Pesta pernikahan tiga putri Sarwo Edhie yang bersuamikan tentara ini dilakukan di Hotel Indonesia. Pernikahan ini menjadi labuhan bagi Yudhoyono yang merindukan keluarga.

Dengan pernikahan ini, Yudhoyono tergabung dan terhitung dalam keluarga Sarwo Edhie yang terkenal nama dan perannya. Keluarga baru didapatkan Yudhoyono setelah keluarganya terpecah kerena perceraian orangtuanya semasa remaja.

Kembali ke Bandung

Diawali dengan lencana Adhi Makayasa dan Kristiani Herawati di dada, Yudhoyono mendapati kecemerlangan karier militernya tapak demi tapak. Bandung, Jawa Barat, menjadi kota yang paling lama disinggahi dalam karier militernya. Lebih dari separuh karier militer Yudhoyono sepanjang 25 tahun ditapaki di Bandung.

Selama 11 tahun pertama di Bandung, pangkat Yudhoyono merangkak naik dari letnan dua infanteri menuju mayor infanteri. Diselingi dua tahun bertugas sebagai Komandan Batalyon Infanteri 744, Dili, Timor Timur, dan menjadi Paban Madya Latihan Staf Operasi Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Yudhoyono kembali ke Bandung. Tiga tahun (1989-1992), Yudhoyono menjadi dosen di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat.

Setelah itu, Yudhoyono yang berpangkat letnan kolonel (1992) berkiprah di Jakarta atau masuk dalam ”Ring Pusat”. Gejolak politik dan keamanan menjelang tumbangnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi masalah hariannya. Masa enam tahun penuh gejolak menempa dan mempersiapkan Yudhoyono untuk karier politiknya.

Di Yogyakarta, misalnya. Menjadi Komandan Korem 073 Kodam IV/DIP Yogyakarta (1995) membuat Yudhoyono dekat dengan aktivis mahasiswa yang saat itu lantang menentang pemerintahan Soeharto. Kedekatan Yudhoyono dengan aktivis mahasiswa ini berperan pada Pemilu 2004 dan Pilpres 2004.

Saat terjadi penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta (1996), Yudhoyono menjadi Kepala Staf Kodam Jaya. Tak lama setelah serbuan brutal itu, Yudhoyono ”diungsikan” ke Palembang menjadi Panglima Kodam II/Sriwijaya. Setahun kemudian, Yudhoyono kembali ke Jakarta menjadi Asisten Sosial Politik ABRI dan kemudian menjadi Kepala Staf Sosial Politik ABRI.

Karier militer Yudhoyono berakhir sesaat setelah ABRI direformasi dan diubah menjadi TNI. Saat itu Yudhoyono menjadi Kepala Staf Teritorial TNI (1999). Presiden Abdurrahman Wahid meminta Yudhoyono menjadi Menteri Pertambangan dan Energi Kabinet Persatuan Nasional.

Ketika tawaran itu datang, Yudhoyono menghadapi dilema. Yudhoyono tidak ingin mengecewakan Presiden, tetapi ingin juga menyempurnakan karier militernya dengan bintang empat di pundaknya. Setelah membuat pertimbangan dan berkomunikasi dengan istrinya, tawaran Presiden diterima.

Yudhoyono ke SBY

Lepas dari karier militer, Yudhoyono mulai menatapi karier politiknya. Di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, Yudhoyono melihat peluang menjadi wakil presiden dan presiden. Untuk karier politik itu, anak desa yang sudah tinggal di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, itu mengubah nama panggilannya menjadi SBY.

Pengalaman kalah dalam pemilihan wakil presiden mendampingi Presiden Megawati dalam Sidang Istimewa MPR (2001) menjadi titik awal karier politik SBY. Setelah mengakui kekalahan dan mendukung Hamzah Haz sebagai wapres, SBY menyusun langkah menuju Istana. Langkah awal yang dibuatnya adalah mendirikan Partai Demokrat.

Bersama Sudi Silalahi yang saat ini menjadi Sekretaris Kabinet, Demokrat dibentuk dan dimatangkan. Sejumlah tokoh nasional diajak, salah satunya Jimly Asshiddiqie meskipun ketika itu menolak. Kedekatan SBY dengan pengusaha Hartati Murdaya Poo juga mulai terjalin erat di sini.

Di Demokrat yang didirikan bersamaan dengan ulang tahun ke-52 SBY, Subur Budhisantoso menjadi ketua umum. Keberadaan SBY yang masih menjabat sebagai pembantu Presiden Megawati diwakili istrinya, Kristiani Herawati, yang menjadi wakil ketua umum.

Menjelang kampanye Pemilu 2004, SBY mundur dari kabinet dengan drama yang membuat penonton televisi memihak kepadanya. Demokrat meraih 7,4 persen suara. Modal suara ini dipakai untuk Pilpres 2004 bersama Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Berpasangan dengan Jusuf Kalla yang keluar dari konvensi capres Partai Golkar, SBY berhasil lolos ke putaran kedua Pilpres 2004. Saat berhadap-hadapan dengan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, SBY-JK berhasil memenanginya.

Sejarah tercipta di Indonesia. Pilpres langsung pertama dimenangkan capres-cawapres bukan dari partai utama. Rakyat langsung memilih pemimpinnya tanpa perantara dan tanpa huru-hara. Semua berjalan damai bersamaan dengan mekarnya demokrasi di Indonesia.

SBY jilid dua

Setelah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden, SBY tinggal di Istana Kepresidenan, Jakarta. Didampingi istri, dua putra, ibu, dan ibu mertuanya, SBY mencapai puncak kariernya di Istana Merdeka. Doa pagi hari semua anggota keluarga mengawali pergerakannya dari Cikeas ke Istana.

Sukacita muncul di antara para pendukung SBY. Para pendukung sejati mengekspresikannya dengan berbagai cara. Saksi mata pernikahan Yudhoyono-Kristiani, Cho Yong-joon (67), rela mengubah namanya menjadi Djoko Yudhoyono. ”Ini sudah menjadi tekad saat berdoa di pernikahan Yudhoyono-Kristiani di Cijantung,” ujar Djoko.

Djoko adalah contoh dari lahirnya Yudhoyono ideologis di Indonesia. Yudhoyono ideologis itu kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Capaian suara Demokrat dalam Pemilu 2009 yang mencapai 20,85 salah satu buktinya.

Diakui atau tidak, jalan hidup dan karier SBY menginspirasi banyak orang. Dari Desa Tremas, Pacitan, yang tandus penuh bebatuan, SBY bisa meraih mimpi tertingginya di Indonesia. Dari keluarga biasa saja dan bercerai pula, SBY bisa menjadi inspirasi keluarga-keluarga di Indonesia.

Berbekal inspirasi itu, SBY mengambil Boediono sebagai calon wapresnya dalam Pilpres 2009. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragam strata sosialnya, SBY ingin sekali lagi menunjukkan, siapa pun bisa meraih mimpi tertingginya di Indonesia.

Jika mimpi itu terwujud sekali lagi, SBY yang lebih pasti menjamin peralihan generasi kepemimpinan di Indonesia pada tahun 2014. Jika terpilih, karena konstitusi, SBY tidak lagi akan mempertahankan kekuasaannya. Peluang kepemimpinan ke depan terbuka untuk generasi muda dari desa mana saja.

Demokrasi telah terbukti mampu menjadi jembatan dari mimpi seorang anak desa yang kini sudah tinggal di kota dan hidup berkecukupan. Apakah demokrasi yang sama akan membukakan kembali peluangnya? Rakyat Indonesia pemilik hak suara yang akan menentukannya. Bagaimanapun, demokrasi di Indonesia mahal harganya. *

Sumber: Kompas

Read More...

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Wanita yang lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 dengan nama Dyah Permata Megawati Setiyawati Soekarnoputri ini menghabiskan masa sekolah dasar hingga menengah atas di Yayasan Perguruan Cikini. Dia pernah kuliah di Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia, tetapi tekanan politik saat itu mengakibatkan dia tidak dapat menyelesaikan studinya.

Lebih Jauh Mengenal Capres-Cawapres RI

Putri Proklamator RI Soekarno dengan Fatmawati ini merintis karier politiknya dengan menjadi Ketua PDI Cabang Jakarta Pusat tahun 1987. Meskipun telah menjadi ibu dari tiga orang anak, Megawati terlibat penuh dalam aktivitas partai hingga dia meraih dukungan yang luas dari sejumlah daerah.

Baca juga

• CORAK LOYALITAS PEMILIH MEGAWATI-PRABOWO
• DENGAN KEKERASAN HATI
• Megawati Soekarnoputri
• Mengandalkan Ketangguhan dan Strategi
• MENYUSUN PERTARUNGAN DARI BAWAH
• Paduan Ketangguhan dan Kekerasan Hati untuk Mencapai Kejayaan
• PRAJURIT CIJANTUNG YANG MENAPAK JALUR POLITIK
• Selamatkan Kekayaan Nasional
• TERUS BERJUANG, PANTANG MENYERAH

Semasa Orde Baru kerinduan akan sosok Soekarno seolah ditumpahkan pada Megawati. Maka, tak ayal Megawati menjadi sosok yang kuat di PDI, meruntuhkan kekuatan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI saat itu. Naiknya pamor Megawati bahkan dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Orde Baru saat itu sehingga ketika Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya memilih Megawati sebagai Ketua Umum Partai, intrik politik pun mulai bergentayangan.

Peristiwa yang fenomenal adalah Kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai bentuk tirani kekuasaan saat itu yang mencoba mengusir massa pendukung Megawati dari Kantor Pusat PDI Jalan Diponegoro. Penyerangan kantor DPP PDI tersebut bukannya menyurutkan semangat para banteng muda, tetapi justru makin mengukuhkan eksistensi Megawati sebagai simbol perlawanan Orde Baru.

Nama Presiden Soekarno tentu saja melekat pada sosok wanita yang akrab dipanggil ”Mba Ega” atau ”Adis” pada masa kecilnya ini. Asal-usul Megawati berpengaruh secara langsung pada simpati masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum keturunan Soekarno sulit bergerak atau akses mereka terbatas. Tampilnya sosok Megawati seolah menjadi simbol bangkitnya semangat rakyat yang terpinggirkan oleh Orde Baru, seolah kini rakyat menjadi pemenang.

Pemilu 1999 menjadi pemilu paling fenomenal sejak masa Orde Baru dimulai karena saat itu rezim lama telah tumbang dan PDI Perjuangan telah memberikan sosok baru menjadi harapan rakyat Indonesia. Kejenuhan akan represi politik Orde Baru menjadikan PDI Perjuangan menjadi pilihan pertama rakyat Indonesia hingga meraih suara 33,36 persen dari total suara pada tahun 1999.

Meski Megawati dipilih oleh rakyat, tetapi di parlemen dia kalah oleh KH Abdurrahman Wahid yang akhirnya menjadi Presiden dan Megawati menjadi wakilnya saat itu. Situasi politik yang terus berubah akhirnya menjatuhkan Gus Dur dari jabatannya dan mengangkat Megawati sebagai Presiden sejak pertengahan 2001 hingga 2004.

Menjadi Presiden RI dalam situasi krisis ekonomi sosial dan politik bukanlah jalan yang mudah bagi Megawati. Warisan utang dan kemampuan keuangan negara yang sangat berat saat itu membuat presiden ke-5 RI ini mengambil jalan yang sangat tidak populer, yaitu melego saham BUMN, menguras simpanan pemerintah, dan menjual aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dengan berbagai langkah itu, Mega yang dipuja pada Pemilu 1999 akhirnya harus menerima kenyataan bahwa dia tidak mampu memenuhi harapan bangsa Indonesia hingga akhirnya PDI Perjuangan tidak lagi populer pada Pemilu 2004. Dan kini, Megawati harus berusaha keras untuk dapat meyakinkan dan meraih simpati rakyat dalam pemilihan presiden nanti.

(Umi Kulsum/Litbang Kompas)

KIPRAH MEGAWATI

Masuk Ke Parlemen

Pada 17 Juni 1987 Megawati dilantik bersama beberapa kader PDI sebagai calon anggota DPR dari PDI. Perolehan kursi PDI di DPR sebanyak 40 kursi. Pada tanggal 1 Oktober 1987 Megawati dilantik sebagai anggota DPR/MPR dari Fraksi PDI periode 1987-1992. Dia mengulang masa jabatan di DPR pada periode 1992-1997.

Kerusuhan 27 Juli 1996

Peristiwa yang memakan korban ini bermula dari perpecahan Partai Demokrasi Indonesia karena Megawati yang terpilih sebagai ketua partai melalui Munas 1993 tidak diakui oleh PDI kelompok Soerjadi yang didukung oleh rezim Orde Baru.

Rasa kecewa karena intervensi penguasa saat itu membuat banyak pendukung dan simpatisan Megawati menduduki kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro dan melakukan orasi dukungan pada Megawati. Tiba-tiba saja pagi hari tanggal 27 Juli 1996 sekitar 1.000 orang yang diangkut oleh beberapa truk menyerbu kantor yang sudah beberapa hari diduduki oleh massa pendukung Megawati.

Kekerasan fisik tidak terhindarkan, massa pendukung Soerjadi memukuli massa pendukung Megawati hingga mengakibatkan 5 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 hilang, dan 136 orang ditahan. Peristiwa itu menjadi simbol perlawanan atas penindasan rezim Orde Baru yang memupuk simpati kepada Megawati.

Terkooptasinya wadah legal PDI oleh kepengurusan Soerjadi menyebabkan sebagian pendukung Megawati pada Pemilu 1997 mengalihkan suaranya pada PPP yang saat itu terkenal dengan istilah ”Mega Bintang”.

Putus Hubungan Dengan IMF

Saat menjalankan pemerintahan, Megawati mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan yang disebut ”White Paper”. Pada pertengahan tahun 2003 Megawati mengakhiri hubungan kerja sama pemulihan krisis ekonomi dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

(Umi Kulsum/Litbang Kompas)

Sumber: Kompas 29 Juni 2009

Read More...

Energi

SECUIL kerepotan menghampiri beta dan bung Wilson Therik, moderator Forum Academia NTT (FAN) pada sepenggal waktu di pekan silam. Ternyata tidak enteng mengajak kawan-kawan wakil rakyat menjadi narasumber diskusi (informal) tentang kemandirian energi di beranda Nusa Tenggara Timur.

Total ada lima anggota Dewan yang kami hubungi dan mereka semua dengan sangat menyesal tak dapat memenuhi undangan FAN guna memberi pencerahan dari sudut pandang wakil rakyat. Dua di antaranya sempat mengatakan siap hadir namun pada detik-detik akhir mengonfirmasikan tak bisa datang.

Tuan dan puan sebaiknya tidak berburuk sangka dulu! Buang jauh vonis prematur bahwa ketidakhadiran wakil rakyat itu karena diskusi yang digagas FAN berlangsung pada masa akhir pengabdian sehingga mereka cuek bebek alias ogah. Akhir masa pengabdian memang tak sepenuhnya indah. Ada sebagian kolega mulai menghitung hari menuju akhir "kehormatan" sebagai pejabat negara.

Alasan sesungguhnya demikian. Para sahabat anggota Dewan tidak bisa hadir karena umumnya mereka tidak berada di Kupang. Ada yang sedang di Jakarta dan ada yang di kampung halaman. Ada pula yang jujur mengaku mendadak diminta pimpinan partai menyukseskan kampanye pilpres.

Beta mengenal betul komitmen para kolega itu sebagai wakil rakyat. Mereka tidak sedang "mengkadali" beta, bung Wilson serta para anggota FAN yang sudah mentradisikan diskusi bulanan tentang berbagai masalah sosial Flobamora.

Bukan cuma wakil rakyat yang diundang FAN. Diskusi energi di akhir pekan lalu menyisakan kisah unik. Narasumber dari universitas ternama Flobamora tidak bisa hadir gara-gara salah disposisi. Surat permintaan FAN untuk diskusi kemandirian energi disposisinya ditujukan kepada ahli komputer. Ketika kekeliruan itu terkuak, waktu tak lagi cukup bagi ahli energi menyiapkan bekal diskusi.

Insiden ini menjelaskan tentang cara membaca surat. Kerapkali kita cuma baca judul dan aliena pertama. Lupa menyingkap isi pesan terdalam. Bagi FAN tak ada masalah. Manusia toh bisa keliru dan salah.

Diskusi hari Sabtu itu tetap bergulir meskipun cuma dua dari enam narasumber yang hadir. Disamping DPRD dan pakar energi, narasumber lain yang juga tidak hadir adalah pihak berwenang mengelola energi serta wakil masyarakat.

Energi memang bukan isu yang seksi hingga selalu rindu menarik ingin. Salah FAN sendiri, mengapa bukan diskusi tentang calon presiden yang sedang hot? Kalau pilih topik politik, niscaya banyak yang datang berbondong-bondong. Tak diundang pun minta ikut. Bukankah politik lebih seksi, cenderung lebih memikat hati?

Tapi diskusi di luar prediksi kami. Dua panelis yang kompeten di bidangnya sungguh menghidupkan jalannya diskusi. Waktu dua setengah jam tak terasa berlalu. Kalau tidak dibatasi bung Winston N Rondo selaku moderator, barangkali diskusi berlanjut hingga agak larut karena peserta sungguh penasaran dengan krisis energi di propinsi banyak pulau ini.

Bayangkan tuan dan puan, rekan-rekan jurnalis yang meliput diskusi itu tak beringsut seinci pun dari tempat duduk. Padahal wartawan lazimnya tidak betah duduk berlama-lama mendengar ocehan. Kalau tidak menarik dan tidak penting, mana mungkin mereka mau bertahan dan terlibat aktif dalam diskusi?

Salah satu fakta menarik yang tersingkap adalah energi di beranda Flobamora ini belum dipandang sebagai kebutuhan harian rakyat meski mereka tiada henti meringis soal listrik mati kaget dan minyak tanah (selalu) langka. Energi yang dibutuhkan setiap detik itu belum diposisikan sama dengan makanan pokok semisal jagung katemak, jagung titi, ubi kayu, gula air, nasi, air bersih dan lainnya.

Mengingat energi bukan sembako rakyat NTT, masuk akal bila pemda yang telah sewindu menjalankan otonomi daerah belum menjadikan energi sebagai kebijakan prioritas. Energi sekadar pilihan, bukan kebijakan wajib. Namanya juga pilihan,bisa ya bisa tidak. Tergantung kebaikan hati pengatur rumah tangga daerah. Tak apa- apa. Kue buat bangun energi pun seadanya saja. Dibandingkan nilai uang triliunan rupiah yang masuk ke NTT saban tahun, jatah bagi energi membuat beta urut dada. Sebagus apapun rencana mengembangkan energi terbarukan seperti PLTS, PLTA, Panas Bumi, Tenaga Mikrohidro dan lain-lain, tetapi dengan komitmen anggaran sekecil itu, perubahan apa yang diharapkan? Cuma mimpi perubahan!

Energi memang tidak semata soal listrik. Cakupan energi itu luas. Tapi izinkan beta kembali menunjuk data elektrifikasi sekadar memberi gambaran wajah 4,4 juta rakyat Flobamora. Dari total 2.836 desa/kelurahan di NTT sebanyak 1.351 atau 47,64 persen belum berlistrik. Dari jumlah rumah tangga sebanyak 914.521 KK, yang sudah berlistrik baru sebanyak 209.688 KK atau rasio elektrifikasi Flobamora baru 22,92 persen. Bisa juga diformulasikan begini: Baru sekitar 1 juta rakyat NTT yang menikmati listrik. Sisanya 3,4 juta jiwa hidup dalam kegelapan. Bagaimana menjelaskan "malapetaka" ini dalam terang NTT hampir berusia 51 tahun dan NKRI segera genap 64 tahun? Apakah NTT telah merdeka?

Keterlaluan kalau Sadar Energi tidak dipompa lewat terobosan konkret! Keterlaluan bila tuan masih menganut pola lama. Terus saja berharap perusahaan listrik negara merambah sampai pelosok Flobamora. Kita sudah lelah menanti!

Membangun Kemandirian Energi mesti dimulai. Potensi energi terbarukan di NTT dashyat. Berlimpah ruah, tak bakal habis disedot berabad-abad. Potensi yang bikin dunia terpesona seperti kekaguman Walikota Tynaarlo-Belanda yang baru saja pamit dari Kupang. Pekerjaan siapa? Beta tidak setuju frase tanggung jawab bersama. Frase itu telah melahirkan kawanan "pelari" berbakat lari dari tanggung jawab. Kita butuh yang berani bertanggung jawab. Siapa? (dionbata@yahoo.com)

Pos Kupang edisi Senin, 29 Juni 2009 halaman 1

Read More...

Energi Belum Ditempatkan Sebagai Kebutuhan Pokok

KUPANG, PK -- Pemerintah maupun masyarakat NTT belum menempatkan energi sebagai kebutuhan pokok Mestinya, energi harus dijadikan sebagai kebutuhan pokok harian, sama halnya kebutuhan akan sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok).

Demikian salah satu resume diskusi terbatas yang digelar Forum Akademia NTT (FAN) di Balai PWI Cabang NTT, Jalan Veteran-Kupang, Sabtu (27/6/2009). Diskusi terbatas itu bertajuk "Kebijakan Pengembangan Energi Alternatif Terbarukan".

Hadir pada diskusi ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Propinsi NTT, Bria Yohanes dan para anggota FAN, yakni Dion DB Putra (Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang), Wilson Rondo, Wilson Therik, Candra Dethan, Paul Sinlaeloe, Noverius Nggili, Gusti Brewon, Hiro Bifel, Kiky Radja dan Sandro. Hadir pula aktivis LSM PIKUL, Tori Kuswardono sebagai salah satu pembicara dan Silvya Fanggidae.

Diskusi tersebut membahas beberapa persoalan penting seputar pengembangan energi alternatif guna mengatasi krisis energi.

Bria Yohanes yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam diskusi itu, mengatakan, NTT sangat potensial bagi pengembangan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), panas bumi, air (mikro hidro) dan uap sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel.

PLTS, katanya, sudah dikembangkan di NTT sejak 1997 dan hingga tahun 2007 diperkirakan kurang lebih 18.690 unit PLTS sudah dinikmati masyarakat NTT.

Begitu pula dengan energi air, uap dan angin yang potensial di NTT.

Bagi daerah, lanjutnya, pengembangan energi alternatif itu belum diposisikan sebagai "urusan wajib" melainkan "urusan pilihan". Tak heran jika energi belum dijadikan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut dia, tahun anggaran 2009, NTT kebagian 100 unit fasilitas energi terbarukan berupa PLTS. Sementara dalam tahun anggaran 2009 ini Pemprop NTT lewat persetujuan DPRD NTT mengalokasikan dana Rp 1,5 miliar dari APBD NTT untuk kebutuhan pengembangan energi.

"Kita harapkan DPRD melihat kebutuhan yang prioritas seperti energi listrik dalam membagi alokasi anggaran. Sebab, pemenuhan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan merupakan suatu keharusan saat ini mengingat keterbatasan sumber energi konvensional," katanya.

Sampai saat ini, lanjutnya, sebanyak 1,1 juta dari 4,4 juta penduduk NTT yang belum menikmati penerangan listrik karena keterbatasan anggaran baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Persoalan sumber daya energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Namun masih sekitar 23 persen masyarakat di NTT belum menikmati fasilitas penerangan tersebut," katanya.

Diskusi tersebut melahirkan beberapa pikiran penting diantaranya, pertama, yakni agar energi harus dijadikan sebagai salah satu kebutuhan pokok.

Kedua, masih banyak regulasi politik nasional tentang energi yang tidak berpihak pada mandat layanan sosial masyarakat tetapi hanya fokus pada usaha mencari profit.

Ketiga, usaha pemenuhan kebutuhan energi listrik harus diusahakan sebesar-besarnya untuk meminimalisasi dampak kerusakan sosial ekologis pada wilayah pembangkit maupun pada wilayah sumber asal energi fosil bahan bakarnya.

Keempat, pemahaman masyarakat masih sangat "energi fosil sentris" dan belum berpikir tentang "kesadaran ekologis dan keberlanjutan energi" dalam wilayah lebih luas. Karena itu perlu digagas kampanye, advokasi, gerakan sosial sadar energi dalam skala luas dan bentuk-bentuk lebih kreatif.

Kelima, urusan energi harus menjadi bagian dari kebijakan perencanaan dan program pembangunan serta anggaran daerah. Tidak bisa hanya wacana. Ini bukan pilihan, melainkan urusan wajib dan prioritas.

Keenam, pengembangan energi alternatif menjadi prioritas penting hari ini dan masa depan, karena itu perlu diperkuat skema tata kelola, kemudahan teknologi, aksesibilitas masyarakat dan sinergi kerjasama lintas stakeholder sehingga dapat mendorong percepatan implementasi di NTT. (yel/nia)

Pos Kupang edisi Senin, 29 Juni 2009 halaman 1

Read More...

NTT Potensial Kembangkan Energi Terbarukan

Kupang, POS KUPANG.Com -- Nusa Tenggara Timur, cukup potensial untuk pengembangan energi alternatif terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA), Pembangkit Listrik Panas Bumi, Tenaga Mikrohidro sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel.

"Daerah ini memiliki potensi PLTS dan PLTA untuk dikembangkan sebagai solusi mengatasi krisis listrik tenaga diesel yang selama ini dikelola PLN," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), NTT, Bria Yohanes, ketika tampil dalam diskusi bertajuk "Kebijakan Pengembangan Energi Alternatif Terbarukan" yang digelar Forum Academia NTT (FAN) di gedung PWI Cabang NTT, Jl. Veteran Kupang, Sabtu (27/6/2009) malam.

Menurut dia, pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber energi listrik untuk penerangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu oleh Pemerintah maupun oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bentuk pemanfaatan SHS (Solar Home System).

Dikatakan, pengembangan PLTS di NTT yang dilakukan oleh lembaga lain, sejak tahun 1997 dan hingga tahun 2007, diperkirakan kurang lebih 18.690 unit PLTS dengan kapasitas daya terbangkit kurang lebih 934,5 Kw telah terinstalasi di masyarakat dan menyebar pada seluruh kabupaten di NTT.

"Seluruh wilayah NTT potensial untuk dikembangkan pemanfaatan tenaga surya karena lama penyinaran harian yang baik (> 50%) selama 8 jam/hari," katanya.

Bria Yohanes yang saat itu, didampingi, Kabid Energi dan Kelistrikan Distamben NTT, Adi Dharma, mengatakan, untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dilakukan dengan memanfaatkan potensi air terjun atau saluran irigasi yang memiliki beda tinggi serta debit yang cukup untuk menggerakkan turbin air.

Selain pertimbangan aspek teknis, penentuan prioritas pengembangan PLTMH diutamakan lokasi potensial yang belum terlayani oleh jaringan listrik PLN. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan layanan energi listrik bagi masyarakat khususnya masyarakat di perdesaan. "Hingga saat ini tercatat 11 unit PLTMH di NTT, dimana prakarsa pembangunan Enam unit diantaranya oleh Dinas Pertambangan dan Energi," katanya.

Ia menyebut daerah-daerah yang potensial untuk pengembangan PLTMH, Air Terjun Oehalak, Ds. Oelbubuk, Kab. TTS : 18 Kw, Air Terjun Kawangwae, Ds. Kelaisi Timur, Kab. Alor: 20 Kw, Air Terjun Detubela, Ds. Detubela, Kab. Ende: 15 Kw, Saluran Irigasi Zaa, Ds. Were II, Kab. Ngada: 30 Kw, Air Terjun Laiputi, Ds. Praingkareha, Kab.Sumba Timur 35 Kw, Saluran Irigasi Mamba, Ds. Wangkar weli, Kab.Manggarai: 32 Kw.

Ia berharap ada investor yang tertarik dengan potensi ini untuk pengembangan energi terbarukan yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi, untuk kegiatan produktif, menambah pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. (ANTARA)

Read More...